Diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021: Unduh. kemkes. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; c. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang6. Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentangKonsil Tenaga Kesehatan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang. Nomor. 2022. 76, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 200 9 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan perlu dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Lingkungan; Mengingat : 1. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. UU nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan: 2: Undang-Undang: UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: 3: Undang-Undang: UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: 4:. mencabut semua ketentuan mengenai Kementerian Kesehatan dalam Perpres No 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. pelatihan kemampuan adaptasi dalam masyarakat; dan c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita ; Mengingat : 1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. GO. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan menyebutkan bahwa kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) dan Persyaratan Kesehatan melalui media lingkungan di Permukiman, Tempat Kerja, Tempat Rekreasi,. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang. NOMOR 32 TAHUN 1996. 02/MEN/1980 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menegaskan bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. 1998 No. 2022/No. 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan. Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan bidang perumahsakitan dan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pengawasan bidang kesehatan. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (1), Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dibayar oleh Pemerintah. Peraturan ini mengatur tentang kriteria, mekanisme, dan pertanggungjawaban penggunaan dana insentif daerah dan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan untuk mendukung. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat : 1. Kesehatan dibayar oleh Pemerintah. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit merupakan bagian dari. ID : 47 HLM. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (3) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. KESELAMATAN PASIEN. 3781, LL Setkab : 37HLM. C. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kementerian Kesehatan ( Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 6. Permenkes No. 398, peraturan. Tahun 1992 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Nomor. Menekuni Psikologi Korupsi, Psikoinformatika, dan Psikologi Kebijakan Publik. Begitupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah juga sangat banyak diantaranya PP No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309); 7. - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud. Agar setiap orang mengetahuinya PP 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251. 109, LN. 31, BN. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2018. Judul. 5643, LL SETNEG : 31 HLM. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Untuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presidenmengikuti program penyusunan, peraturan pemerintah program penyusunandan peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar. IZIN EDAR ALAT KESEHATANALAT KESEHATAN ,. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 51 Tahun 2009 tentang Tenaga Kefarmasian, dll. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 2022. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 7. 11. Pemeliharaan Kesehatan PNS Penerima Pensiun,. TENAGA KESEHATAN . Judul. Dicabut sebagian dengan : UU No. Peraturan. net (Joko Priono, SKM. 23/1992 Tentang Kesehatan SURAT EDARAN MENTERI PU NOMOR 13/SE/M/2012 tanggal 28 Desember 2012PERATURAN MENTERI KESEHATAN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter bagi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231); 12. Pasal 1 . Pejabat Perangkat Daerah . Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. Redaksi Sehat Negeriku Jakarta, 13 September 2023 Pasca disahkannya Rancangan Undang-Undangan Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan pada. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara RepublikPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. protokol kesehatan bagi masyarakat . tentang . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. 6. Dokumen Peraturan : PP No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penaggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 6. 4. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN. Permenkes Nomor 67 Tahun 2015 adalah peraturan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas. 07-MENKES-382-2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 24 Juli 2020 | Didownload 13785 Kali Disini anda bisa mendapatkan Keputusan Menteri Kesehatan melalui KMK No. 66 Tahun 2014 Tentang. bahwa dalam rangka. 1995. 01. 2012 No. 20 13 tentang Jaminan Kesehatan; b. Dokumen Terlampir. UU No. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja; Mengingat : 1 . META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan: T. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Mengingat : 1. 2015 No. REPUBLIK INDONESIA . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHATAN. Tahun. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tanun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHATAN. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 6487, JDIH. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); 6. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. BAB I. PP No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755); Menetapkan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Sementara untuk penguatan sistem kesehatan, disusun saja UU tentang Transformasi Kesehatan untuk menyikapi kejadian seusai pandemi serta perkembangan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) yang berbunyi: (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Informasi Kesehatan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik. Ketentuan lebih lanjut mengenai Asisten Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 5. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat KerjaPeraturan Menteri Kesehatan NO. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan. 8 Th. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 12. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84. 62, BN. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Tutup. Tenaga. Bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. mencabut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 2. Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1. Perwakilan. 214, TLN No. Pasal 64. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Corona Virus Disease. 2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2014. MEDIA. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi . PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Lingkungan; Mengingat : 1. ABSTRAK:. 2022/No. 1335, PERATURAN. 126, TLN No. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yanlg mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki. Indonesia,. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. KETENTUAN UMUM . 11/2013 dikeluarkan untuk merevisi Perpres No. KESEHATAN Status. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan. 00 MB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Jumat, 3 Juni 2022 Diperbarui Senin, 29 Agustus 2022 Kebijakan TKDN Kefarmasian dan Alkes […]menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Mengingat : 1. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2014. 5356, LL SETNEG : 45 HLM. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Laporan Keuangan.